PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN, PRINSIP-PRINSIP SIKLUS DAN PENDEKATAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A.      Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu :

1.     Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan.

2.   Untuk membantu menciptakan efisiensi, efektifitas dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.

3.     Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemergang manajemen organisasi sektor publik.

 Faktor-faktor yang terdapat dalam proses penganggaran adalah :

1.        Tujuan dan target yang akan diraih

2.        Pemilikan sumber daya

3.        Waktu yang dibutuhkan untuk meraih tujuan dan target

4.        Faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti peraturan baru, inflasi, fluktuasi pasar, bencana alam, dan lain sebagainya.

B.       Prinsip-Prinsip Pokok Dalam Siklus Anggaran

Pokok-pokok prinsip siklus anggaran harus diketahui oleh penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap yaitu :

1.       Tahap Persiapan Anggaran

Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dulu hendaknya dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat.

2.       Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut untuk memeiliki manajerial skill dan political skill, salesmanship dan coalition holding yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif.

3.       Tahap Pelaksanaan Anggaran

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan hal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya.

4.       Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya.

C.      Pendekatan Anggaran Sektor Publik

Terdapat 2 macam pendekatan yang dipakai dalam melakukan penyusunan anggaran yaitu :

1.        Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang. Terdapat beberapa ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu :

a.    Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism yaitu dalam membuat anggaran saat ini adalah dengan melakukan penambahan dan pengurangan anggaran tahun sebelumnya tanpa mengkaji lebih dalam. Kelemahannya adalah karena tidak melakukan pengkajian mendalam dalam membuat anggaran, maka menyebabkan kesalahan yang berkelanjutan dan juga tidak menjamin tidak terpenuhinya kebutuhan yang riil.

b.   Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item yaitu bahwa anggaran yang dibuat berdasarkan penerimaan dan pengeluaran dan tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, meskipun ada penerimaan dan pengeluaran yang sudah tidak relevan untuk periode sekarang. Sehingga kinerja penilaian hanya bertolak ukur pada ketaatan menggunakan dana yang diusulkan saja.

c.        Cenderung sentralistis

Bahwa penyiapan anggaran dilakukan secara terpusat dan informasinya tidak memadai, maka penilaian kinerja tidak maksimal dan akan mengakibatkan kesenjangan anggaran.

d.        Bersifat spesifikasi

Pembuatan anggaran yang fokus, maka dibuatlah terpisah antara pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.

e.        Tahunan

Untuk proyek investasi, pembuatan anggaran tahunan terlalu pendek, sehingga mengakibatkan muncul praktek-praktek yang tidak diinginkan seperti korupsi dan kolusi.

f.         Menggunakan prinsip anggaran bruto.

Membuat anggaran yang dibuat kurang sistematik, karena jumlahnya masih kotor dan seharusnya jumlah bersih.

2.        Anggaran New Public Management (NPM)

Pendekatan ini lebih sistematis dalam merencanakan anggaran dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Ciri-ciri pendekatan ini yaitu :

a.         Komprehensif/komparatif

b.        Terintegrasi dan lintas departemen

c.         Proses pengambilan keputusan yang rasional

d.        Berjangka panjang

e.         Spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas

f.         Analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)

g.        Berionterasi input, output, dan outcome

h.        Adanya pengawasan kinerja

Ada beberapa teknik yang dikembangkan dalam pendekatan anggaran New Public Management (NPM) yaitu :

a.        Sistem Anggaran Kinerja

Merupakan sistem yang mencakup penyusunan program sekaligus dengan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik.

b.        Sistem Zero Based Budgeting (ZBB)

Teknik penyusunan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, bukan berpedoman pada anggaran yang sudah dibuat tahun lalu. Diasumsikan anggaran dimulai dari nilai 0.

c.        Sistem Planning, Programing, dan Budgeting (PPBS)

Teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada keluaran dan tujuan dengan menekankan pada pengalokasian sumber daya. Sistem anggaran PPBS ini mendasarkan program dengan cara mengelompokkan aktivitas. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Mengingat sumber daya pemerintah terbatas, sedangkan tuntutan masyarakat tidak terbatas. Sehingga pemerintah harus memilih alternatif keputusan yang bermanfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi. Teknik ini mampu memberikan gambaran untuk membuat pilihan-pilihan tersebut.

Referensi :

Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Wiratna Sujarweni, 2015. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.